Banjarmasin, Humas_Info – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan Pembahasan Usulan Sarana dan Prasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun 2023 pada hari ini Rabu, (16/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2022. Di hari ketiga, Kanwil Kalsel yang mendapatkan giliran untuk dilakukan audiensi secara virtual dengan bagian Program dan Pelaporan Sekretatriat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Adapun daftar Kanwil yang dilakukan pembahasan usulan terkait kebutuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan antara lain adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, penanganan overcrowded pada Lapas dan Rutan serta peningkatan kualitas layanan Pemasyarakatan pada Bapas dan Rupbasan. Hal tersebut diperlukan dukungan sarana prasarana
sesuai standar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang berkenan hadir pada acara pada hari ini. Selain itu disampaikan pula yang menjadi perhatian dalam penganggaran. “Siklus anggaran tidak hanya mencakup pengaturan dan waktu saja, namun perlu kaidah dan dasar hukum yang harus ditaati. Di tahun 2022 ini merupakan kesempatan terakhir untuk melakukan korelasi terhadap anggaran yang diusulkan terhadap pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan revisi,” ungkapnya.
Heni juga berharap agar pengusulan Sarpras terkait pembangunan kemandirian terhadap napi yang sudah berdasarkan skala prioritas, begitu pula terkait hibah dan renovasi dapat diperhatikan status kepemilikan lahannya. Berkaitan dengan pembangunan gedung baru, peningkatan kelas atau kapasitas sajikan kajiannya sehingga bisa mempersiapkan usulan lebih lanjut kepada Setjen yang nantinya akan diteruskan ke Kemenpan,” tambahnya.
Kanwil Kalsel yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono menyampaikan beberapa pembahasan terkait usulan dan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkup UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Selatan diantaranya terkait akomodasi dan sarana prasarana terkait operasional Lapas Kelas III Batulicin yang digadang-gadangkan akan segera beroperasi, lahan di Balangan yang diharapkan untuk Lapas Balangan sebagai penyangga overcrowded di sekitar Lapas Banjarmasin dan sekitarnya, serta masalah Rutan Barabai yang sering terjadi banjir.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjenpas, Dimas Krisna Setiawan menanggapi hal yang dijabarkan oleh Kadivpas Kalsel, yakni terkait progres pembangunan agar dipercepat karena Lapas Batulicin telah memiliki refocusing dan dokumen perencanaan. Selain itu diharapkan paling lambat April sudah dirampungkan. Berkaitan dengan usulan, pastikan kembali aturan dan dasar hukum karena ini merupakan payung hukum dan wajib melakukan asistensi agar tercatat dengan baik.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, yang menghadiri kegiatan Zoom secara terpisah di ruang kerjanya, Kepala Bagian Umum, Akhmad Herriansyah, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, serta Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Sugito. (Humas Kanwil Kalsel – teks, foto : Yusika, ed : Eko)
