Karo Hukerma Kemenkumham RI Hadiri Rakor Kemenko Polhukam RI secara Virtual
Banjarbaru, Humas_Info – Kamis (17/02), Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAm Kalimantan Selatan yang secara definitif menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Heni Susila Wardoyo menghadiri secara virtual kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam menyaring saran dan masukan terkait rumusan Skenario Lembaga Ketahanan Nasioal RI tentang “Lemhannas selaku pembina Ketahanan Nasional Par excellence, Mungkinkah?”. Heni sendiri hadir sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Terpusat pada Kemenko Polhukam, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsekal Muda Arif Mustofa memimpin jalannya kegiatan. Nampak hadir Jajaran Kemenko Polhukam dan para undangan yang terdiri dari jajaran Lembaga Ketahanan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB dan Dewan Ketahanan Nasional.
Dari kegiatan ini, Kabiro Hukerma Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Heni menanggapi terkait konteks Lemhannas yang mengajarkan kepemimpinan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, Kemenkumham dalam hal ini mendukung pengiatan kelembagaan Lemhannas. “Menurut saya ini tidak bisa disamakan dengan pendididkan-pendidikan seperti pendidikan kepemimpinan nasional lainnya, penguatan kelembagaan harus dilihat dari persepektif tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut di mana tugas, fungsi dan kewenangan harus dirumuskan dengan baik maka struktur organisasinya harus mencerminkan hal tersebut,” ucapnya.
“Dalam konsep naskah akademik yang disusun oleh Lemhannas dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi pembinaan dari Lemhannas sebagai contoh dari persepektif bidang kesehatan dan bidang ekonomi dan bidang lain-lain maka siapa yang akan melakukan pembinaan pada bidang tersebut dan pembinaannya yang dimaksud bentuknya seperti apa. Saya melihat bahwa Lemhannas sudah melaksanakan pembinaan ketahanan itu sendiri,” tambah Heni.
Kegiatan berlanjut dengan diskusi antara para peserta rapat koordinasi, sehingga saran dan masukan dari masing-masing pemangku bisa menjadi acuan apakah dari kegiatan ini akan menghasilkan Undang-undang, Peraturan Presiden. Kegiatan rapat pembahasan lintas instansi masih akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. (Humas Kumham Kalsel, foto dan teks: Ricky, ed: Eko)
