Jakarta, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Ngatirah, melakukan koordinasi terkait potensi Indikasi Geografis (IG) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI, Kamis (24/02/22). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan pemetaan potensi Indikasi Geografis di Kalimantan Selatan.
Bertemu dengan Nofli selaku Direktur Merek dan Indikasi
Banjarbaru, Humas_Info - Dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Banjarbaru laksanakan kegiatan rehabilitasi narkoba bagi Warga Binaannya pada Kamis, (24/02) berlokasi di depan lapangan dalam Lapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan bagi WBP, hal ini sejalan dengan fungsi pemidanaan
Ikuti Sosialisasi Mobile Intellectual Property Clinic secara Daring, Kanwil Kemenkumham Kalsel akan Dorong Potensi KI di Wilayah
Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka mendorong potensi Kekayaan Intelektual di wilayah Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) mengikuti Sosialisasi Teknis Pelaksanaan
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pranata Humas Warkop #2 yang digelar oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretarian Jenderal Kemenkumham RI pada hari Kamis, (24/2/22). Kegiatan yang mengangkat tema “Insight Instagram untuk Ukur Efektivitas Kontenmu” digelar bersama
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono menjadi Pembina Apel Pagi yang digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kamis (24/2/22). Pada kesempatan ini, Kadivpas yang menyampaikan amanat melalui media teleconference zoom meeting menekankan agar seluruh jajaran mengoptimalkan kinerja
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
