Banjarmasin, AHU/Imigrasi_Info – Bertempat di Fugo Hotel Banjarmasin, hari ini Selasa, (08/11) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Fungsi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.
Dalam hal ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah menjadi narasumber
Banjarmasin, Imigrasi_Info – Bertempat di Kantor Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan lakukan koordinasi rencana operasi kesiapan pelaksanaan Presidensi KTT G20 di wilayah kerja Kemenkumham Kalimantan Selatan, Senin (07/11). Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus beserta tim diterima dengan baik oleh Kepala Bagian Operasional Binda Kalsel, Achmad
Banjarbaru, Humas_Info - Diseminasi Layanan Legalisasi Apostille di Kalimantan Selatan kepada masyarakat kembali digelar di Grand Dafam Hotel Banjarbaru (07/11).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing
Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kembali menggelar apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT, JFU, CPNS dan Peserta Magang, Senin (7/11) bertempat di Halaman Kantor Wilayah. Secara rutin digelar setiap Senin pagi, kegiatan ini
Barabai, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan terus melakukan tugas dan fungsi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kali ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Sri Yuwono yang mewakili Kakanwil memberikan penguatan kepada petugas dari 3 (tiga) UPT Pemasyarakatan, yakni
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
