Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi negara yang dijabarkan oleh Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Evaluasi Pemeriksaan Imigrasi di Atas Alat Angkut Wilayah Kalimantan Selatan pada hari Kamis, (10/11) yang bertempat di AstonBanua Hotel
Banjarbaru, Humas_Info – Setelah sebelumnya bertemu dengan Kakanwil Kemenkumham Kalsel dan Kepala Divisi Administrasi saat berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Tim Sekretariat Kabinet RI langsung melakukan Peninjauan Lokasi Pembangunan Gedung Kanwil di Banjarbaru, Kamis (10/11).
Kunjungan Tim Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Erick
Banjarmasin, Humas_Info - Menuju akhir Tahun Anggaran 2022, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2022 serta arahan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pra DIPA dan Dini TA 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis, (10/11). Kegiatan yang dilaksanakan
Banjarmasin, Humas_Info - Tim Sekretariat Kabinet RI berkunjung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam rangka melakukan Peninjauan Lokasi Pembangunan Gedung Kanwil di Banjarbaru, Kamis (10/11).
Kunjungan Tim Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Erick Mario selaku Kepala Bidang Hukum, Nurul Hani Pratiwi selaku Kepala Sub
Jenewa - Hari ini, Rabu, 9 November 2022, Pemerintah Indonesia paparkan sejumlah keberhasilan dan tantangan dalam pembangunan nasional di bidang HAM selama 5 tahun terakhir di hadapan negara-negara anggota PBB, di Markas PBB di Jenewa, Swiss. Hal ini disampaikan dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, yang merupakan siklus ke-4,
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
