Banjarmasin, Humas_Info – Mengawali pekan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melaksanakan Apel Pagi bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Senin (14/11). Apel Pagi diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT, JFU, CPNS dan Siswa/siswi Magang. Pada Apel Pagi dijelaskan progress capaian kinerja dan capaian Nilai
Banjarmasin, Humas_Info, Kakanwil Kemenkumham Kalsel didampingi Kadivpas dan Para Pimti Pratama Kantor Wilayah memberikan Pengarahan dan Penguatan Jajaran Bapas Banjarmasin serta Pembimbing Kemasyarakatan se-Kalsel (11/11). Penguatan ini erat kaitannya dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang meningkatkan peran pemangku jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan. Kegiatan penguatan ini
Banjarmasin, AHU_info – Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan yang hanya berlaku dua tahun sejak diundangkan, membuat masing-masing pihak yang berkepentingan agar segera untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Salah satu persoalan mengenai pewarganegaraan adalah perihal Warga Negara Asing yang
Banjarmasin, Humas _Info – Dalam rangka menindaklanjuti rapat internal terbatas terkait mentoring beberapa hari lalu kepada jajaran Kepala Divisi dalam hal persiapan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 23-25 November 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi beserta para Pimti Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) menghadiri kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin (Bapas Banjarmasin), Jum'at (11/11).
Kegiatan serah terima jabatan sekaligus pisah
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
