Banjarmasin, Humas_Info - Memasuki tri semester ke III Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III TA 2022 yang dilaksanakan pada Selasa (18/10) yang direlay melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, pada hari Selasa, (18/10) menggelar kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Tema yang diangkat dalam pembahasan Ranperda kali ini adalah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Banjarmasin, Humas_Info – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Komisi III, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Senin (17/10). Kunjungan yang dilakukan pada masa reses DPR RI ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Lilik
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Apel sekaligus Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kemenkumham Kalsel dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada hari Senin, (17/10).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga netralitas para pegawai
Kotabaru, Humas_info - Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia terkait hasil verifikasi Pelaporan Aksi HAM (RANHAM) dan KKP HAM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah turun langsung ke Kabupaten Kota baru yang dalam hal ini merupakan salah satu Kabupaten yang tidak terpenuhi (Tidak Lapor).
Ngatirah berkoordinasi secara
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
