Martapura, Humas_Info - Even MTQ Legal Expo Ke-XXIX Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan lebih khusus di Kota Martapura dimanfaatkan lebih oleh Kanwil Kemnkumham Kalsel. Pasalnya selain ikut berkontribusi lewat Booth Layanan Tiga Divisi (Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Pelayanan Hukum) Kanwil Kemenkumham Kalsel juga berkesempatan hadir menyapa masyarakat pengunjung even
Banjarbaru, Humas_Info – Menyambut pelaksanaan Presidensial G20 Tahun 2022 yang akan digelar pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung sepenuhnya Kegiatan G20 serta melaksanakan glorifikasi secara utuh tentang harapan yang ingin dicapai dan manfaat pelaksanaan kegiatan baik secara internal maupun kepada masyarakat umum.
Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam waktu dekat akan melakukan launching layanan Kekayaan Intelektual di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten HSS pada 24 Oktober 2022. Menyikapi hal tersebut, Divisi Pelayanan Hukum melalui Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyambangi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel)
Tanah Bumbu, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi melakukan peninjauan Layanan Eazy Passport di Kabupaten Kotabaru, Jum'at (14/10).
Layanan Eazy Passport yang digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru ini disambut antusias oleh masyarakat karena memberikan
Martapura, AHU_Info - Muhammad Miftah Faried, pelaku usaha yang bergerak di bidang otomotif jual beli spare part kendaraan roda empat, tidak menyangka jika proses pendirian Perseroan Perorangan begitu cepat. Betul saja, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah sebagian mengenai rezim Perseroan Terbatas, yang memungkinkan bagi orang perseorangan untuk melakukan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
