Hulu Sungai Utara, Humas_Info - Pada hari Senin (03/10) bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai dilaksanakan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum, serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan HAM di Hulu Sungai Utara dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPRD Hulu Sungai
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan Apel Pagi bertempat di halaman Divisi Administrasi dan Divisi Keimigrasian, Senin (03/10). Apel dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto yang diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT dan JFU.
HSU, Humas_Info – Memastikan layanan Pemasyarakatan yang digelar oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai berjalan dengan prima, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi bertolak menuju Bapas Amuntai untuk meninjau kesiapan Bapas Amuntai memberikan pelayanan kepada para Klien Pemasyarakatan.
Tiba di Bapas Kelas II Amuntai, Kakanwil
Tabalong, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi mengawali kunjungan kedinasannya di Kabupaten Tabalong dengan menyambangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung, Senin pagi (3/10). Pada kesempatan ini Kakanwil yang didampingi oleh Rommy Waskita Pambudi selaku Karutan meninjau dapur pengolahan bahan makanan bagi
Banjarmasin, Humas_Info – Sabtu, (01/10) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Upacara, yakni Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi dan bertindak sebagai Komandan Upacara, Kepala sub BIdang Intelijen keimigrasian, Agustinus Appono.
Upacara yang dilangsungkan pada pukul
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
