Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka menyambut Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ikuti persiapan rangkaian kegiatan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara virtual pada Kamis (18/04/2024).
Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2024 kali ini mengangkat tema "Kekayaan Intelektual dan
Banjarmasin, Humas_Info - Kemenkumham Kalimantan Selatan selenggarakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (18/04). Hal ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Pj. Bupati Hulu Sungai Utara Nomor : 100.3.2/22/KUM, tanggal 30 Januari 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian atas Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Banjarbaru, Imigrasi_Info - Dalam sebuah rapat pembahasan yang digelar di ruang rapat lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin pada Selasa (16/04/2024), Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kalsel) membahas permasalahan terkait izin tinggal keimigrasian dan mengevaluasi rencana aksi B03 tahun 2024. Rapat ini dihadiri oleh jajaran
Banjarmasin, Humas_Info - Rabu (17/4/24) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi beserta jajarannya. Kunjungan silaturahmi ini menjadi momentum dalam rangka memperkuat hubungan yang sudah terjalin baik selama ini.
Syafriadi,
Banjarmasin, PAS_Info - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Said Mahdar menghadiri undangan Haul ke-218 Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang digelar di Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, pada Selasa (16/04/2024).
Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau juga dikenal Datu Kalampaian atau Datu Kalampayan adalah seorang
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
