Tanah Bumbu, Humas_Info - Operasi Jagratara dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Divisi Keimigrasian dan jajaran UPT Keimigrasian se-Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan orang asing di PT Transcoal Minergy, yang terletak di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (2/5/24).
Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkunham Kalsel) mengikuti rapat koordinasi persiapan untuk pelaksanaan uji kompetensi pemetaan jabatan administrasi/fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel tahun 2024 bersama Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM secara virtual pada Kamis (02/05).
Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan gelar verifikasi faktual lapangan terhadap 3 (tiga) calon pemberi bantuan hukum, Selasa, (30/04). Tim Pokja Daerah (Pokjada) Verifikasi turun langsung pada 3 (tiga) kantor sekretariat pemberi bantuan hukum, diantaranya adalah LKBH Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, PBH Keadilan Banjarmasin, dan PBH Gawi Sabumi
Tanah Bumbu, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Divisi Keimigrasian memgikuti kegiatan Zoom Meeting Pengarahan Pelaksanaan Operasi 'Jagratara' Pengawasan Orang Asing yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Indonesia pada
Banjarbaru, Humas_Info - Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Candra Friandi Achmad dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Said Mahdar melaksanakan pemantauan langsung terhadap pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan serta
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
