Banjarmasin, Humas_Info - Kamis (25/4/24) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melalui Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Subbag PKBMN) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I TA. 2024 secara daring. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan
Banjarmasin, Humas_info - Dalam rangka menyambut kunjungan kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengadakan rapat strategis. Pertemuan tersebut menjadi tonggak awal dalam mempersiapkan berbagai aspek yang akan menjadi fokus kunjungan kerja
Banjarmasin, Humas_Info - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Taufiqurrakhman menghadiri Rapat Kerja Tugas dan Fungsi (Tusi) Divisi Keimigrasian serta Persiapan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan Pelaksanaan Operasi Jagratara bersama Kepala Divisi Keimigrasian beserta jajaran, Rabu (24/4/24).
Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus mengawali
Banjarmasin, Humas_Info – Para Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan memasuki orientasi lapangan, Rabu (24/04). Kegiatan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin yang diikuti lengkap oleh seluruh CPNS sejumlah 33 peserta. Diawali dengan arahan langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Said Mahdar,
Banjarmasin, Humas_Info - Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/04). Kegiatan berlangsung secara virtual yang diikuti oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Liyana beserta jajaran bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi.
Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Pelaksanaan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
