Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) mengikuti secara daring kegiatan Penguatan Unit Pemberantasan Pungli dan Sosialisasi Aplikasi SIDULI yang digelar oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) melalui Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kemenkumham RI. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kemenkumham.
Acara ini secara daring ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Jumadi didampingi oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan Pejabat Administrator dan Pengawas.
Kegiatan ini dibuka dengan paparan dari Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham RI, Lilik Sujandi, yang juga merupakan Ketua Pokja Intelijen UPP Kemenkumham. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarunit dalam mendeteksi dan mencegah praktik pungli. Lilik Sujandi menjelaskan bahwa gejala-gejala pungli bisa terlihat dari adanya benturan kepentingan, persekongkolan, diskriminasi, hingga konflik di unit kerja.
Selanjutnya, Irjen Pol Andry Wibowo, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan penguatan terkait pemberantasan pungli di sektor pelayanan publik. Ia menggarisbawahi bahwa pungli merupakan penyakit birokrasi yang harus diberantas demi mewujudkan birokrasi yang melayani dengan baik. Potensi pungli yang muncul di berbagai lini pelayanan publik, termasuk di Kemenkumham, menjadi fokus utama dalam sesi ini.
Bagian penting lainnya dari acara ini adalah sosialisasi Aplikasi SIDULI yang disampaikan oleh Kolonel Sus Parimeng, Kepala Bidang Media dan Informasi Satgas Saber Pungli. SIDULI merupakan platform pengaduan resmi yang dirancang untuk memfasilitasi monitoring dan tindak lanjut atas laporan pungli. Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan, SIDULI juga menjadi alat monitoring kinerja UPP dan basis data yang membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan pungli.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Jumadi, memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan kegiatan penguatan Unit Pemberantasan Pungli dan sosialisasi Aplikasi SIDULI. Ia menekankan bahwa komitmen pemberantasan pungli ini sangat penting dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel di lingkungan Kemenkumham, khususnya di Kalimantan Selatan.
"Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin memperkuat komitmen dalam memberantas pungutan liar. Dengan adanya Aplikasi SIDULI, kita tidak hanya diberi alat yang efektif untuk memantau dan melaporkan praktik pungli, tetapi juga mendapatkan panduan yang jelas dalam mengantisipasi potensi masalah di lapangan," ujar Jumadi.
Jumadi juga menambahkan bahwa sinergi antarunit yang ditekankan dalam kegiatan ini sangat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan.
"Kami di Kalimantan Selatan akan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat mengoptimalkan pemberantasan pungli dan mengikuti arahan dari Inspektorat Jenderal serta Satgas Saber Pungli. Semua ini demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan bebas dari pungli," tutupnya.
Acara yang berjalan interaktif ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana peserta yang hadir baik secara langsung maupun daring mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Pertanyaan seputar penerapan aplikasi SIDULI dan langkah-langkah pencegahan pungli di lingkungan kerja menjadi topik yang banyak dibahas dalam diskusi tersebut. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks: Joel, Foto: Iwan, Ed: Eko)
