Jakarta, Humas_Info - Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024 Kemenkumham telah memasuki tahapan pembahasan komisi, Rabu (17/07). Komisi terbagi dalam tiga bagian dengan topik pembahasan yang berbeda dimana Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan tergabung dalam Komisi II dengan topik Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara.
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman didampingi Kepala Divisi Administrasi, Candra Friandi Achmad dan Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil mengikuti jalannya pembahasan komisi dan berdiskusi bersama.
Adapun pembahasan dari setiap komisi adalah
- Komisi I tentang Perencanaan dan Penganggaran dengan Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara sebagai Ketua Komisi dan Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Wakil Ketua Komisi;
- Komisi II tentang Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara dengan Kepala Biro Pengelolaan BMN, Aman Riyadi sebagai Ketua Komisi dan Kepala Biro SDM, Supartono sebagai Wakil Ketua Komisi;
- Komisi III tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kehumasan dan Kearsipan dengan Kepala Pusat Data dan Informasi, Rifqi Adrian Kriswanto sebagai Ketua dan Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang sebagai Wakil Ketua Komisi
Pembahasan Komisi II diikuti oleh
1. Kepala Biro Pengelolaan BMN (Ketua)
2. Kepala Biro SDM (Wakil Ketua)
3. Sekretaris Ditjen HAM
4. Sekretaris Ditjen PAS
5. Sekretaris Itjen
6. Kapus Evaluasi dan Informasi Kebijakan BSK
7. Inspektur Wilayah II
8. Inspektur Wilayah III
9. Kanwil Sulawesi Barat
10. Kanwil Nusa Tenggara Barat
11. Kanwil Jawa Tengah
12. Kanwil Jawa Timur
13. Kanwil Sumatera Utara
14. Kanwil DKI Jakarta
15. Kanwil Maluku Utara
16. Kanwil Lampung
17. Kanwil Bali
18. Kanwil Kalimantan Selatan
19. Kanwil Maluku
Narasumber Pendamping:
1. Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Diskusi panel yang berlangsung, para peserta sampaikan pendapat dan berdiskusi bersama terkait topik yang diangkat sebagai reviu atas kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman perancangan kebijakan kedepannya, yang turut dihadiri oleh etua Steering Committee (SC) yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kemenkumham Y. Ambeg Paramarta dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto sebagai Anggota. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan)
