Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat peran strategis perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej memberikan arahan penting kepada para perancang di jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham termasuk Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung secara virtual ini dipandu oleh Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Cahyani Suryandari, sebagai moderator.
Dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jumadi, Kepala Divisi Administrasi, Candrafriandi Achmad, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ramlan Harun, serta para perancang peraturan perundang-undangan yang menjadi garda terdepan dalam proses penyusunan kebijakan hukum di Kalimantan Selatan.
Wakil Menteri Hukum, Eddy O.S. Hiariej menegaskan urgensi peran perancang peraturan perundang-undangan, mengingat salah satu Asta Cita Prabowo-Gibran adalah memperkuat reformasi hukum. Dalam arahannya, Eddy juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam merumuskan norma yang tepat dapat mengakibatkan ketidakjelasan atau kaburnya norma hukum, yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat. Perancang sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dinilai sangat penting untuk memastikan kualitas penyusunan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional.
"Posisi perancang akan terus diperlukan dan menjadi pilar penting dengan terbentuknya Kementerian Hukum,” tambahnya.
Wamenkum juga menyampaikan bahwa fokus utama Kementerian Hukum, selain pada Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), terdapat di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang memegang peranan kunci dalam penyusunan regulasi nasional. Lebih lanjut, Eddy mengapresiasi peran para perancang selama masa jabatannya sebagai Wakil Menteri.
“Keberadaan teman-teman perancang sangat membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas di Kementerian Hukum dan HAM selama periode sebelumnya. Mereka adalah pilar penting dalam proses pembentukan peraturan yang berkualitas dan berkeadilan,” ujarnya menutup arahan.
Dengan penguatan ini diharapkan peran perancang peraturan perundang-undangan akan semakin signifikan dalam menghadirkan produk hukum yang efektif serta selaras dengan visi reformasi hukum nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)
