Bali, Humas_Info - Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar rapat kolaborasi bertajuk "Kolaborasi Pengadaan Kementerian/Lembaga Wilayah Kalimantan, Bali, dan NTB Melalui Konsolidasi Pengadaan untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKKop)". Kegiatan ini berlangsung di Gedung Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (28/08).
Acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan Indra Tirta Saputra, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, sebagai salah satu perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalsel yang turut berpartisipasi.
Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, Muhammad Aris Setyanto, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta serta dukungan penuh dari Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Aris Setyanto menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam rangka mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pada tahun anggaran 2025, konsolidasi pengadaan untuk paket-paket yang sejenis dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga dapat menghasilkan pengadaan yang lebih efektif dan efisien,” ujar Aris Setyanto dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik konsolidasi pengadaan, yang disampaikan oleh dua narasumber berpengalaman. Bapak Muhammad Saifudin dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ibu Christiana Sri Andayani dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berbagi wawasan serta pengalaman mereka dalam mengelola proses pengadaan yang efisien.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, LKPP akan menjadikan hasil diskusi sebagai rekomendasi bagi satuan kerja terkait untuk melakukan konsolidasi terhadap paket pengadaan sejenis di wilayah Kalimantan, Bali, dan NTB. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKKop di lingkungan pemerintahan. (Kontributor Indra, Ed : Iwan/Eko)
