Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan turut serta dalam Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan HAM terkait Implementasi Kerja Layak di Indonesia yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, (21/08/2024). Diikuti langsung oleh Kepala Bidang HAM, Rosita Amperawati beserta jajaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat penerapan kerja layak sebagai elemen dasar dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Acara dimulai dengan pengenalan Aplikasi PRISMA oleh Direktorat Jenderal HAM. PRISMA, yang merupakan singkatan dari Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia, adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam menganalisis risiko pelanggaran HAM yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis mereka.
Direktur Kerja Sama Direktorat Jenderal HAM, Dr. Harniati, S.H., LLM., dalam laporannya mengungkapkan bahwa seminar ini terlaksana berkat kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan International Labour Organization (ILO). Seminar ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, yang hadir untuk membuka acara, dalam pidato kuncinya menekankan pentingnya penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi," ujar Afriansyah.
Afriansyah juga berharap bahwa Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip HAM serta standar ketenagakerjaan internasional.
"Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tambahnya.
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, turut menegaskan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, terutama terkait penerapan kerja layak. Menurutnya, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja.
"Kami yakin dengan komitmen bersama yang kuat, Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia," jelas Dhahana.
Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai platform bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memberikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan Stranas BHAM. Kegiatan ini didukung oleh dua proyek yang bertanggung jawab dan mendukung pekerjaan layak, yaitu Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) dan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia. (Humas Kemenkumham Kalsel, ed: Eko/Arie)
