Bogor, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam pembukaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Standarisasi Kendaraan Fungsional Keimigrasian Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2024 yang berlangsung di Bigland Hotel Internasional & Conventional Hall Bogor, Jawa Barat pada Rabu (28/08) yang diwakili oleh Ricky Aprian Murdana (Pengelola Keuangan) dan Arief Sutriaman (Penyusun Laporan Keuangan).
Acara ini dimulai dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ketua Tim Perencanaan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam laporannya, Ketua Panitia menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai kesepakatan terkait pedoman dan regulasi standarisasi kendaraan fungsional keimigrasian.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Imigrasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Yuni Santi Nurani. Dalam sambutannya, Yuni Santi Nurani menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki fungsi penting dalam penyelidikan dan pengamanan keimigrasian, serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.
“Dengan tugas yang memerlukan mobilitas tinggi, keberadaan kendaraan operasional yang sesuai standar sangat diperlukan sebagai sarana pendukung tugas dan fungsi keimigrasian,” sebutnya
Lebih lanjut, Yuni Santi Nurani menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas terkait identitas dan karakteristik kendaraan fungsional keimigrasian di berbagai satuan kerja. Oleh karena itu, kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi keimigrasian.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan revisi RKBMN TA 2024, khususnya terkait kendaraan fungsional pada satuan kerja keimigrasian sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2024. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Subbid Keuangan dan BMN ed : Eko/Mahdian)
