Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan Pembukaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (04/09). Acara yang berlangsung selama dua hari, dari 4 hingga 5 September 2024, bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel, dilaksanakan secara hybrid.
Dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Candrafriandi Achmad yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Jumadi. Acara ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Pejabat Struktural, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Banjar Raya. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan UPT di luar Banjar Raya mengikuti kegiatan ini secara virtual. Adapun peserta kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta, terdiri dari panitia pelaksana, pejabat pendamping yang membidangi Barang Milik Negara (BMN), operator BMN dari satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, serta pendamping dari Unit Eselon I dan pihak eksternal.
Kegiatan dimulai dengan laporan dari Ketua Panitia, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eka Shanty Maulina. Dalam laporannya, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara efisien, efektif, dan transparan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan pengadaan barang/jasa.
”Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026,” ujarnya
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi menekankan pentingnya penyusunan RKBMN yang akurat, profesional, akuntabel, dan transparan.
”Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan sistem dan proses bisnis antara perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BMN,” sebut Candrafriandi Achmad.
Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, yang dipandu oleh Kepala Bagian Umum, Rustam Sakka. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 yang optimal dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)
