Martapura, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terkait tugas dan fungsi (tusi) bidang pembinaan dan keamanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura, Senin (14/10). Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tusi pembinaan dan keamanan melalui diskusi, tanya jawab, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Ketua Tim Monev, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan dan Keamanan, Japaham Sinaga dengan tim yang terdiri dari Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama, Eri Triyanto, Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak, Rahman Adi Ramadani, Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Rismawati, serta para pejabat fungsional tertentu (JFT) Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan pejabat fungsional umum (JFU) Divisi Pemasyarakatan disambut oleh Kepala Lapas Perempuan Martapura, Peristiwa Br. Sembiring beserta jajaran.
Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Tim Monev, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan dan Keamanan, Japaham Sinaga. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan efektivitas pembinaan dan keamanan di Lapas, serta memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, proses pembinaan dan keamanan di LPP Martapura dibahas secara terbuka. Petugas Lapas banyak mengajukan pertanyaan seputar standar operasional prosedur (SOP) yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. Beberapa hal penting yang disoroti tim monev termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas. Tim merekomendasikan agar segera dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kendala tersebut, serta mendorong pihak Lapas untuk menjalin koordinasi lebih aktif dengan pihak-pihak terkait guna mendukung terciptanya solusi yang efektif.
Di akhir kegiatan, tim monev menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, kompetensi, dan keterampilan petugas, sehingga mereka lebih responsif dalam menangani berbagai situasi. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan pembinaan, sehingga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dapat terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prosedur yang tepat. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Kontributor Divisi Pemasyarkatan ed : Eko/Mahdian)
