Banjarmasin – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Candrafriandi Achmad, pada Kamis (24/10) yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Administrasi. Dalam rapat tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Administrasi menjadi fokus utama.
Candrafriandi mengungkapkan beberapa kendala yang muncul, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan administrasi yang berdampak pada perbaikan organisasi, perencanaan kegiatan yang belum terstruktur, serta adanya keterlambatan pencairan keuangan yang masih menjadi hambatan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa langkah strategis dirancang, seperti Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup batasan waktu penganggaran, administrasi, dan keuangan; Penyusunan kalender kerja yang lebih terstruktur; Pembuatan SOP administrasi persuratan dan pelaksanaan anggaran; Penataan tata persuratan yang lebih efisien. Candrafriandi menargetkan agar seluruh SOP yang dirancang sudah bisa diimplementasikan pada minggu pertama bulan November.
“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kinerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi di Divisi Administrasi sebagai bagian dari upaya Kemenkumham Kalsel dalam mengoptimalkan kinerja serta memperbaiki manajemen organisasi demi kelancaran tugas-tugas administratif di Lingkungan Kemenkumham Kalsel,” ujar Candra.
Dalam kesempatan ini Kadivmin juga memberikan arahan terkait masa transisi Kemenkumham menjadi tiga kementerian. Kadivmin menindaklanjuti arahan pimpinan untuk melakukan konsolidasi dengan jajaran masing-masing. Kadivmin menyoroti terkat kepegawaian, keuangan hingga Barang Milik Negara.
"Kita menindaklanjuti arahan pimpian untuk mempersiapkan masa transisi sesuai tugas dan fungsi fasilitatif dengan menyesuaikan timeline yang telah disusun oleh pusat," pesan Candra. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan, Ed : Eko).
