Banjarmasin, Humas_Info - Jum'at (28/06/2024) bertempat di ruang rapat Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Keimigrasian Junita Sitorus didampingi oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Dewanto Wisnu Rahardjo beserta Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Yord Marshal Putra menerima langsung kedatangan tamu dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yakni Koordinator Intelijen, Agung Pamungkas didampingi oleh Kepala Seksi Ideologi, Politik dan Pertahanan Keamanan di Bidang Intelijen, Khalid Sardi Hatapayo. Perwakilan Kejati Kalsel menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan yakni permohonan dukungan atas proyek perubahan dalam sebagai syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III Bpk Agung Pamungkas, berupa konsep naskah kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan.
Menyambut baik kedatangan jajaran Kejati Kalsel, pertemuan ini juga turut dihadiri Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sri Yunita beserta JFT Perancang Perundang-Undangan Muda, Dameria Pardede dan JFT Perancang Perundang-Undangan Pertama, Wira. Mengenai konsep naskah yang diajukan oleh Agung Pamungkas dari Kejaksaan Tinggi, akan dilakukan penyesuaian dengan Tata Naskah Dinas terbaru yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Proyek perubahan yang sedang dirancang berbentuk Aplikasi SI-PORA yang bertujuan sebagai koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
Mengingat belum adanya MoU antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai payung utama atas Perjanjian Kerja Sama, maka Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah akan membuatnya yang mencakup semua yang memiliki keterkaitan seperti Divisi Pemasyarakatan, Bidang HAM, Divisi Keimigrasian. Sehingga akan dilakukan penandatangan bersamaan nantinya.
Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus menyampaikan bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan oleh setingkat Kepala Divisi apabila Kepala Kantor berhalangan, serta mengingatkan atas batasan kewenangan Imigrasi dan anggota Tim Pengawasan Orang Asing sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Sehingga Pasal 2 dalam bab Ruang Lingkup dalam konsep naskah kesepakatan Bersama ayat 2 sd ayat 6 belum dapat disepakati.
"Timpora adalah wadah tukar menukar informasi dan sinergitas dalam pengawasan orang asing baik tingkat kabupaten / kota maupun provinsi," ucapnya.
Pertemuan kali ini akan berdampak dan berlanjut kepada substansi Perjanjian Kerjasama lainnya antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kontributor: Divisi Keimigrasian, Ed: Joel/Eko)
