Amuntai, Humas_Info – Pada Rabu, (25/09/2024), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Subbidang Pengelolaan Keuangan dan BMN menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dari terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Amuntai dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai.
Dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eka Shanty Maulina, bersama dengan tim dari JFT Pengadaan Barang/Jasa dan JFU Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Tim kantor wilayah tiba di Lapas Kelas IIB Amuntai dan disambut oleh Kepala Lapas Kelas IIB Amuntai, Jupri. Tim kantor wilayah kemudianmenjelaskan tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini.
Kegiatan ini mencakup serangkaian proses, seperti wawancara, pengecekan, pemantauan, serta evaluasi atas pengelolaan keuangan, BMN, dan pengadaan barang/jasa di satuan kerja terkait. Fokus utama evaluasi meliputi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan BMN, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam hasil monitoring, ditemukan beberapa poin perhatian penting, antara lain LPJ keuangan pada bendahara belum sesuai dengan standar yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-30.KU.01.01 Tahun 2023. Selain itu, operator pengelola keuangan dan BMN pada satuan kerja melakukan rangkap tugas, yang menyebabkan pekerjaan tidak optimal. Di samping itu, sejumlah BMN yang mengalami kerusakan berat belum dilakukan penghapusan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan BMN serta pengadaan barang/jasa pada satuan kerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, demi terciptanya tata kelola yang baik dan akuntabel. (Kontributor, ed: Eko/Arie)
