Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan sosialisasi penguatan budaya anti korupsi dan kehumasan, yang juga mencakup pembukaan kegiatan pendampingan penyusunan dan penggunaan e-SOP. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 12 November 2024 di Balai Pertemuan Garuda dengan format hybrid.
Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah III secara daring selaku narasumber, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se Kalimantan Selatan. Selain itu, juga hadir Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Kalsel, Redaktur Antara News Kalsel, dan sejumlah pejabat struktural serta pelaksana kehumasan pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh jajaran pegawai Kemenkumham Kalsel tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan penerapan integritas dalam menjalankan tugas.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Jumadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan visi "Indonesia Maju" menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menyoroti pentingnya implementasi misi ke-7 ASTA CITA yang fokus pada penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas melalui digitalisasi. Insya Allah, kita akan kurangi korupsi secara signifikan," tegasnya.
Dalam sesi penguatan, Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso memberikan paparan terkait pembangunan budaya anti korupsi di lingkungan Kemenkumham. Salah satu fokus utama adalah pencegahan pungutan liar (Pungli) di area rawan pada UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi. Tiga strategi utama dalam membangun integritas dan budaya anti korupsi yang diterapkan adalah strategi preventif, represif, dan edukatif.
Kegiatan juga menyertakan pemaparan materi dari narasumber penting, antara lain Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Kalsel, Abdul Karim yang membahas aspek pengawasan dan pencegahan korupsi, serta peran media dalam penyebaran informasi positif.
Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkumham, serta memperkuat sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Adanya kegiatan ini harapannya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan integritas dan budaya kerja anti korupsi di Kalimantan Selatan. (Tim Humas Kanwil Kalsel, Ed : Eko)
