Jakarta, Humas_Info - Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan implementasi manajemen kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat Pusat maupun Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Tahun 2024. Kegiatan berlangsung pada 16 s.d 19 Juli 2024 bertempat di Grand Mercure Harmoni Jakarta.
Hadir langsung dalam kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman didampingi Kepala Divisi Administrasi, Candra Friandi Achmad; Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil dan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Sugito beserta jajaran terkait.
Kegiatan diawali dengan Arahan Ketua Steering Committee (SC) yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Kemenkumham Y. Ambeg Paramarta. Hari pertama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan pengarahan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Value Alignment Advisory (VA2).
Ambeg menekankan pentingnya dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga. Dukungan ini mencakup bidang perencanaan, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia (SDM), kehumasan, pengelolaan arsip, dan teknologi informasi. Pada hari selanjutnya, akan dilakukan pembahasan yang terbagi dalam 3 komisi.
"Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program, output, dan outcome yang telah direncanakan. Akan terbagi dalam 3 komisi dimana akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi Kemenkumham RI, karena permasalahan yang lebih memahami pada tingkat wilayah dan pusat. Semoga dapat dielaborasi kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan dan kebijakan yang telah dihasilkan apakah implementatif di lapangan," ujarnya.
Kemudian paparan materi oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK, Fachruddin Putra Jaya. Menjadi salah satu agenda penting Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah evaluasi tentang hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Berdasarkan laporan SPI 2023, Fachruddin menekankan pentingnya kombinasi antara persepsi pengalaman dan data objektif dalam mengukur risiko dan praktik korupsi.
"Responden yang terdiri dari pegawai internal dan masyarakat eksternal memberikan pandangan mengenai efektivitas kegiatan antikorupsi yang dilakukan Kemenkumham. Kita bedah dan diskusi bersama-sama, potret yang saat ini terjadi di organisasi kita cari akar permasalahan lalu kita rancang solusi atas permasalahan yang terjadi. Bersama sama kita berkomitmen untuk memperbaiki kemenkumham menjadi lebih baik," ujar Fachruddin.
Paparan kedua oleh Badan Pemeriksa Keuangan oleh Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI, Iwan Gunawan dengan tema Penguatan Pengendalian atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggunggjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.
Paparan terakhir diberikan oleh Value Alignment Advisory, Henry Christianto dengan Tema Ekspose dan Kesepakatan Visi dan Misi Kemenkumham dalam Draft Renstra 2025 -2029. Disampaikan draft Visi Misi dan tujuan Kemenkumham Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya. Visi misi tujuan dan indikator untuk 2025-2029 merupakan penguatan peran dan posisioning kemenkumham dalam supremasi hukum. (Humas Kanwil Kalsel, Iwan)
