Banjarbaru, Humas_Info - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas I Martapura.
Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Onyx Ballroom Grand Qin Hotel, Banjarbaru (28/5/24) dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Taufiqurrakhman yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Plt. Kepala LPKA Kelas I Martapura, Kepala Lapas Banjarbaru, dan Kepala LPN Karang Intan.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Ketua Pokja Pembinaan Anak Binaan Dirjen PAS, Dyah Wandansari, yang menyampaikan beberapa poin penting diantaranya output kegiatan ini akan menjadi draft kurikulum khusus bagi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang akan diimplementasikan di LPKA.
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga melakukan pendampingan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 'Piloting Pembelajaran bagi ABH' melalui kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan kesetaraan bagi ABH di LPKA Kelas I Martapura," ucap Dyah selaku Ketua Pokja.
Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari 29 orang perwakilan instansi-instansi terkait seperti PKBM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Pemerintah Daerah, serta Sekolah mitra LPKA.
Taufiqurrakhman selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel saat membuka kegiatan membacakan sambutan Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen Pemasyarakatan.
Kakanwil menekankan keberadaan anak di Lapas maupun LPKA wajib mendapatkan pendidikan yang perlu dipantau pelaksanaannya.
"Pemenuhan Hak Pendidikan bagi ABH didorong untuk dapat memberikan percepatan terhadap capaian tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan pada tahun 2023, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan draft kurikulum operasional satuan pendidikan bagi ABH yang dilanjutkan dengan Bimtek pada tahun ini," ucap Kakanwil.
Apresiasi diberikan kepada peserta yang hadir, dengan harapan masukan dari peserta bisa disampaikan demi penyempurnaan kurikulum yang dibuat.
Latar belakang kegiatan ini adalah sebagai bentuk pemenuhan Hak Pendidikan bagi ABH yang menjadi Program Prioritas Nasional Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang telah ditetapkan Bappenas di bidang peningkatan kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PN 3 dan PP 5).
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banjar, PKBM Insan Sekumpul Martapura, serta dari Platform Merdeka Mengajar.
Kegiatan diakhiri dengan penyusunan dan penyempurnaan kurikulum operasional satuan pendidikan kesetaraan bagi ABH di LPKA. (Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Teks: Joel, Foto: Mahdi dan Joel, Ed: Eko)
