Jakarta, Humas_Info – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mendampingi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada hari Jumat (29/11) dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan , Dr. Dhahana Putra, Bc. I.P., S.H., M.Si., terkait rencana penyelenggaraan Kuliah Umum Hukum. Audiensi ini digelar sebagai bagian dari persiapan kegiatan yang akan membahas penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, turut disampaikan bahwa Kuliah Umum tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan sanksi pidana dalam KUHP baru serta relevansinya dengan pengaturan sanksi pidana dan sanksi lain dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap dapat menghadirkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., yang memiliki peran strategis dalam penyusunan RUU KUHP, serta Dirjen PP sebagai narasumber utama.
Dr. Dhahana Putra yang turut didampingi Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II, Muhammad Waliyadin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, sosialisasi KUHP baru merupakan salah satu tantangan besar bagi Ditjen PP, mengingat masih banyak pihak yang belum memahami secara mendalam substansi regulasi tersebut.
"Kami mendukung penuh kegiatan ini. Selain penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kegiatan seperti ini juga menjadi langkah konkret dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara virtual melalui Zoom, tetapi juga disiarkan secara streaming agar dapat menjangkau khalayak yang lebih luas," ujar Dr. Dhahana Putra.
Kepala Kantor Wilayah, Jumadi, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Candrafriandi Achmad dan Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil dalam audiensi ini terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Dukungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh pihak menghadapi implementasi KUHP baru yang akan efektif pada 2 Januari 2026 yang mencakup berbagai aspek hukum, termasuk pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan di Daerah.
Turut berhadir Karo Hukum Setda Pemprov Kalimantan Selatan, Asisten 2 Setda Kab. Tanah Laut, Kabag Hukum Setda Kab. Tanah Laut dan tim. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kegiatan pendampingan koordinasi Kuliah Umum Hukum yang akan digagas oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan KUHP yang baru diundangkan. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed :Eko)
