Banjarmasin, Humas_Info - Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan, ditindaklanjuti Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan melakukan perhitungan
Kanwil Kemenkumham Kalsel ikuti Rapat Persiapan SKD Calon Taruna Poltekip dan Poltekim TA 2022
Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan ikuti rapat persiapan seleksi komptensi dasar (SKD) calon taruna Poltekip/Poltekim yang terpusat pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham secara daring, Selasa (07/06). Turut
Martapura, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi kembali melaksanakan kegiatan Apel Organik bertempat di lapangan upacara Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura pada Selasa (07/06). Apel Kali ini mengangkat tema “Reunion, Reforming & Resolution” yang menyasar seluruh jajaran Peserta Apel Organik yang diikuti oleh
Banjarmasin, Humas _Info - Sebagai bentuk pelaksanaan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dan mendukung strategi nasional pencegahan tindak pidana korupsi secara optimal, Kantor Wilayah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat/ Beneficial Ownership yang bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkumham Kalsel. Selasa
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di ruang rapat Kakanwil, jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel lakukan rapat bersama Kepala KPPN Banjarmasin secara virtual, Senin (07/06). Kegiatan dilakukan dalam rangka Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Rifqi
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
