Tanah Laut, Bankum_Info – Bertempat di Rutan Kelas II B Pelaihari, Tim Panwasda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan agar berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran. Selain itu juga memastikan
Banjarmasin, Humas _Info – Menindaklanjuti Program dan Kalender Kerja Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, dan melaksanakan amanat Undang – Undang pada Pasal 69 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian selenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten
Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 172/124/Legis-Humas/2022, tanggal 6 September 2022 perihal Harmonisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kepemudaan pada hari Selasa, (04/10).
Kegiatan
Banjarmasin, Humas_Info – Komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin gencar dilaksanakan, kali ini tim assesor penilaian SPBE yang berasal dari PUSDATIN Kemenkumham, BPSDM Hukum dan HAM dan Balitbangkumhammelakukan evaluasi langsung ke lapangan dengan menyasar 3 (tiga) Unit Pelaksana
Banjarmasin, Humas_Info – Selasa, (04/10) dilaksanakan Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarmasin tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang dilaksanakan di Balai Pertemuan BerAkhlak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel). Hadir dalam rapat harmonisasi ini, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
