Banjarmasin, Humas_info - Bertempat di Hotel Best Western Banjarmasin, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama dengan jajaran UPT Pemasyarakatan mengikuti sosialisasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) yang diselenggrakan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Kamis, (06/10). Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) merupakan suatu sistem Integrasi Berkas Pidana antar
Banjarmasin, Humas_Info - Rabu, (05/10) berlokasi Hotel The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan Jalan Mega Kuningan Barat No.1 Jakarta Selatan dilaksanakan kegiatan Pengukuhan dan Rakor Satgas Monitoring dan Supervisi Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Kemudahan dan Percepatan Pelayanan Visa, Izin Tinggal dan Dokumen Keimigrasian Lainnya Guna Mendukung Peningkatan Investasi Asing dan Devisa dari
Banjarmasin, Humas_info - Berlokasi di Ruang Berahlak Kanwil Kemenkumham Kalsel, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Banjarmasin menyelenggarakan pemeriksaan terhadap notaris di Kota Banjarmasin, pada Rabu (05/10).
Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Pemeriksa yang di ketuai oleh Riswandi mengagendakan dua terlapor inisial FN (35 tahun) dan HN (47 tahun) masing-masing sebagai
Banjarmasin, Humas_Info – Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI lakukan kegiatan Supervisi RKA-K/L TA 2023 level satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Rabu (05/10) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA
Banjar, Humas_Info – Turut andil dalam rangka pelaksanaan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib Tahun 2022 yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam RI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan rapat persiapan dan dialog bersama dengan perwakilan Kemenko Polhukam dan Pemerintah
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
