Jakarta, Humas_Info – Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kebijakan Keimigrasian Dalam Rangka Memperkuat Kemudahan Investasi dan Mendukung Kepariwisataan bertempat di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Selasa (410).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Eka Tjahjana ini membahas
Banjar, Humas_Info – Bertempat di Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah melakukan pemantauan lokasi booth yang akan di tempati Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam Pameran MTQ Nasional Kalsel Expo 2022
Jakarta, Imigrasi_Info – Dalam Rangka koordinasi dan audiensi terkait kewenangan keimigrasian, sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus beserta Tim dari Divisi Keimigrasian melaksanakan kunjungan ke Direktorat Jenderal Keimigrasian pada hari
Amuntai_Humas Info – Lakukan koordinasi antar instansi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah sambangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Senin (03/10).
Bertemu secara langsung dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu
Tanah Laut, Bankum_Info – Bertempat di Rutan Kelas II B Pelaihari, Tim Panwasda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menggelar monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan penyelenggaraan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan agar berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran. Selain itu juga memastikan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
