Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menerima kunjungan silaturahmi yang dari PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT). Kunjungan ini berkaitan dengan koordinasi tindak lanjut usulan pembentukan Pelabuhan Apung (Floating Terminal) Permata Borneo di perairan Taboneo, Kalsel menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Jum’at (7/10).
Banjarmasin, Keu_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan kedatangan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kamis (06/10). Kedatangan Tim Monitoring dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemekumham Kalimantan Selatan.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan evaluasi
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi menerima kunjungan silaturahmi yang dilakukan Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Irjen. Pol. Armed Wijaya, Kamis (6/10).
Kedatangan Deputi V Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam yang
Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Lilik Sujandi menghadiri kegiatan Aksi Nyata Gerakan Indonesia Tertib yang digelar Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI bertempat di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin, Kamis (6/10).
Gubernur Kalimantan Selatan
Banjarmasin, Humas_Info – Usai menjalani tugasnya dalam melaksanakan kegiatan Visitasi Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Tim Assesor Pusat melakukan exit meeting kepada jajaran Divisi Administrasi pada hari Kamis, (06/10). Bertempat di Ruang Kerja Kepala Bagian Program dan
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
