Bandung, Imigrasi_Info – Dalam rangka melaksanakan proses perubahan pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melakukan study tiru terkait kegiatan Tim Pengawas Orang Asing dan proses perubahan UKK menjadi Kantor Imigrasi di Jawa Barat. Kegiatan diawali dengan mengunjungi
Banjarmasin, Humas_Info - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indornesia ikut serta dalam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Tidak terkecuali Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan berserta jajaran Unit Pelaksana Teknis pun turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan rangkaian semarak G20, salah satunya jalan sehat yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2022.
Banjarmasin, Humas_Info – Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kemenkumham RI, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel mengikuti rapat persiapan teknis (technical meeting) secara virtual pada hari Jumat (21/10) di ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Technical Meeting diikuti Kepala Divisi
Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di Lapangan Tenis Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Persatuan Tenis Pengayoman (PTP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, selenggarakan latihan tenis bersama, Kamis (20/10).
Kegiatan latihan tenis dilaksanakan dalam rangka semarak G20 Tahun 2022 yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi, Pimti
Banjarmasin, Humas_Info – Bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menggelar Pelantikan Notaris Pengganti pada hari Kamis, (20/10). Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi melantik dan mengambil sumpah dua orang notaris pengganti. Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap satu orang notaris ini merupakan konsekuensi
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
