Banjarmasin, Humas_Info - Menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peningkatan Publikasi Semarak G20 Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ikuti kegiatan doa
Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan selenggarakan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan dengan tema Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sekaligus pada kegiatan tersebut, dilakukan pula pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Kalimantan Selatan periode 2022 s.d
Kotabaru, Humas_Info - Penyusunan kebijakan berbasis bukti pada bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sering terkendala minimnya data yang akurat dan real-time. Kementerian Hukum dan HAM RI merespons masalah ini dengan menginisiasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM atau SIPKUMHAM sebagai mesin riset yang berbasis artificial intelligence.
Dalam rangka mengoptimalkan SIPKUMHAM Tim
Banjarmasin, Humas_Info – Sehubungan dengan diselenggarakannya kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan LAZADA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan ikuti secara virtual Workshop “Hak Kekayaan Intelektual dalam E-Commerce. Bertempat di ruang Rapat Kakanwil, Selasa (18/10). Mewakili pimpinan Kantor Wilayah, kegiatan dihadiri oleh Kasubid Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta Jajaran.
Banjarmasin, Humas_Info - Tindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM selenggarakan Penilaian
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
