Banjarmasin, (20/05/2014) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melaksanakan upacara dalam rangka Peringatan 106 Tahun Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan di halaman depan kantor, yang dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Drs. Gunarso, Bc.IP selaku inspektur upacara.
Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk memupuk semangat persatuan, kesatuan dan
Batu Licin,(07/05/2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Drs. Gunarso, Bc.IP., didampingi Kepala Divisi Administrasi, Zulkifli, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, bertemu langsung dengan Bupati KabuptenTanah Bumbu, Mardani H. Maming, dan Sekretaris Daerah, Drs. Said Akhmad, M.M., serta Kepala Kejaksaan Negeri
Banjarmasin,(05/05) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada 29 April 2014 bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan Rapat Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Rakor YANKOMAS diselenggarakan atas adanya pengaduan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan adanya dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi
Banjarmasin (24/04) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Drs. Gunarso, Bc.IP., mendapatkan undangan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kesehatan Anak di Lapas, Panti dan SLB Tingkat Provinsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 bertempat
Rapat Koordinasi Panitia Ranham Provinsi, Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Selatan Tahun 2014
Banjarmasin, (22/04) Divisi Pelayanan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka “Pengintegrasian Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Dalam Mewujudkan Daerah Peduli HAM”.
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
