Rapat Koordinasi Panitia Ranham Provinsi, Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Selatan Tahun 2014
Banjarmasin, (22/04) Divisi Pelayanan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka “Pengintegrasian Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Dalam Mewujudkan Daerah Peduli HAM”.
Rapat yang diselenggarakan di Hotel Pesona Banjarmasin selama 2 hari tersebut (22 hingga 23 April 2014) dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Drs. Gunarso, Bc.IP, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua RANHAM yang diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan politik, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para Kepala Divisi dan Pejabat Struktural Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Selatan menegaskan bagaimana pengintegrasian HAM dalam pembentukan produk hukum daerah dapat memberikan arahan dalam pengimplementasian bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan daerah kabupaten/kota peduli HAM.
Parameter HAM adalah merupakan manifestasi pemenuhan hak dasar masyarakat dalam perspektif keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak tanpa adanya diskriminasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan adanya komitmen dan political will pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terarah, terpadu secara komprehensif sebagai bagian pembangunan hukum yang integral
Selaras dengan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan, dalam sambutannya mengharapkan Rapat Koordinasi ini dijadikan momentum untuk melakukan langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kesadaran hukum, pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua warga negara. Beliau meminta kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel, instansi-instansi terkait serta para Bupati dan Walikota di Kalimantan Selatan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi sebagai upaya nyata untuk memaksimalkan pelaksanaan agenda RANHAM Tahun 2011-2014.
Berikut hasil Rekomendasi Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka Pengintegrasian Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum dalam Mewujudkan Daerah Peduli HAM, yang ditandatangani perwakilan PGI Kalimantan Selatan; perwakilan Pemerintah Kota Banjarmasin; OMBUDSMAN Perwakilan Kalimantan Selatan; perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru; dan perwakilan Disnakertrans Provinsi Kalsel.