Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menghadiri secara virtual Pembahasan Koreksi Data Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited, Jum’at (19/04) bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi. Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Umum, Rustam Sakka, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Liyana beserta jajaran.
Kegiatan diselenggarakan
Banjarmasin, Humas_Info - Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan penerimaan tahun anggaran 2023 resmi dimulai, sebanyak 33 Tunas Muda Insan Pengayoman Kalimantan Selatan mengawali orientasi dengan kegiatan dinamika kelompok guna membangun semangat korsa.
Kegiatan yang dimulai pagi
Banjar, Humas_Info - Sebagai upaya meningkatkan kinerja bagi Petugas Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Said Mahdar, memberikan penguatan Tugas dan Fungsi (Tusi) kepada pegawai LPKA Kelas I Martapura, Jumat (19/4/ 2024).
Didampingi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI, Sugito, pada kesempatan
Banjar Raya, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melalui Divisi Pemasyarakatan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Banjar Raya, Kamis (18/04/24).
Monev yang dilaksanakan Tim Divisi Pemasyarakatan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan baik terhadap layanan integrasi, implementasi SPPT-TI, Pelaksanaan
Martapura, Humas_Info - Bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura dan LPKA Kelas I Martapura, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui 0Divisi Administrasi lakukan monitoring tertib Administrasi Aset Barang Milik Negara (BMwN) pada Sabtu (20/04). Kegiatan ini sekaligus memantau rumah dinas Satuan Kerja LPKA ke Kepala LPP
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
