Banjarmasin, Humas Info_ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dengan tema "Implementasi Perpres RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019", sebanyak 35 orang hadir dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (FKPD) Kota Banjarmasin, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Diskusi mengambil tempat di Aula Kanwil, dibuka oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Unan Pribadi didampingi Kabid HAM, Andi Basmal.(10/09)
Dalam sambutannya Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Unan Pribadi menyampaikan adapun tujuan diselenggarakan diskusi ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan masukan-masukan serta pemikiran yang komprehensif dan konstruktif terkait implementasi terhadap Perpres No.75 Tahun 2015 dan diharapkan dengan adanya diskusi ini dapat memudahkan dalam penerapan Perpres sehingga tercapai penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat, dan tentunya dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ciri khas daerah karena RANHAM disusun untuk perlindungan HAM. “tiga program prioritas yang akan dilaksanakan di daerah yaitu harmonisasi penyusunan rancangan produk hukum daerah berperspektif HAM, evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM, serta pelayanan komunikasi masyarakat di setiap SKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota” jelas Unan
Ditambahkan pula terkait dengan Strategi RANHAM 2015-2019 diantaranya Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM, Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrument internasional HAM, penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, penerapan norma dan standar HAM serta pelayanan komunikasi masyarakat. (Humas Kanwil)
