Banjarmasin, Humas Info_Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM RI, M.Arifin.Jum'at (05/03) pagi, memberikan paparan mengenai UU.No.5 Tahun 2015 tentang 'Aparatur Sipil Negara' dalam rangka Bimtek Penilaian Kinerja Dilingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan kepada 30 orang pengelola kepegawaian perwakilan seluruh unit pelaksana teknis di Kalsel.
Ka.birowai,
Banjarbaru, Humas Info_ “Berprestasi Tanpa Narkoba dan Tertib Berlalu Lintas” menjadi tema yang diangkat dalam ceramah penyuluhan hukum bertajuk Pelajar JugaTaat Hukum yang dikemas dalam bentuk Orasi, Dialog dan Penampilan Musik, diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel berkerjasama dengan Polda Kalsel dan BNN Prov Kalsel berlansung di Aula BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru
Banjarmasin, Humas Info_Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan, Yunaedi, Bc.IP.,S.H.,M.H mendapatkan promosi jabatan menjadi Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (BALITBANGHAM) Kemenkumham RI dan Kakanwil Kalsel di isi oleh, Drs. Imam Suyudi, Bc.IP.,S.H.,M.H.
Banjarmasin Humas Info_ Rapat pembahasan dan penyusunan perencanaan anggaran Tahun 2017, bertempat di Aula Rupbasan Klas I Banjarmasin dihadiri langsung oleh Kakanwil, Yunaedi bersama Kadiv Pemasyarakatan, Harun Sulianto dikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pengelola anggaran dari LPKA Klas I Martapura, Lapas Kelas IIA Narkotika Karang Intan, Lapas Kelas
Banjarmasin, Humas Info_ Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2016, diikuti 40 orang peserta terdiri dari Biro / Bagian Hukum Provinsi dan Kabupaten / Kota Kalsel , Sekwan / Ballegda DPRD Prov dan Kab / Kota Kalsel dan Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Kalsel.(16/02)
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
