Banjar, Humas_Info - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Japan Internation Cooperation Agency (JICA) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan memberikan edukasi tentang pentingnya pelindungan merek melalui seminar Pelindungan dan Pemanfaatan Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Kamis (02/05/2024) di Aston Hotel Banjarmasin.
Dalam seminar ini,
Banjar, Humas_Info - Dalam upaya meningkatkan permohonan merek di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggelar seminar Pelindungan dan Pemanfaatan Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Kamis (02/05/2024) di Aston Hotel
Jakarta, Humas_Info - Senin, 29 April 2024, Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Daerah Kalimantan Selatan turut serta dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-60 Tahun 2024 di Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, perwakilan PIPAS Kalsel berpartisipasi sebagai Peserta Upacara, serta menjadi pengisi acara dengan
Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan gelar verifikasi lapangan calon pemberi bantuan hukum periode 2025-2027, Kamis, (02/05).Tim Pokjada Verasi turun langsung pada 3 (tiga) kantor sekretariat pemberi bantuan hukum, diantaranya adalah LBH Borneo Nusantara, Posbakumadin Provinsi Kalimantan Selatan, dan PBH Pasaribu Silaban Law & partners Kabupaten Banjar.
Kepala
Tanah Bumbu, Humas_Info - Operasi Jagratara dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Divisi Keimigrasian dan jajaran UPT Keimigrasian se-Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi keberadaan orang asing di PT Transcoal Minergy, yang terletak di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (2/5/24).
Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan dan melonjaknya pengangguran. Kemenkumham berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yg berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemenkumham kepada masyarakat dan saudara sesama pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi. Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain.
#SahabatPengayoman tetap waspada ya, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi. Salam sehat
#KumhamPeduli
#KumhamBerbagi
