Banjarbaru, Imigrasi_Info – Dalam rangka upaya optimalisasi penanganan konflik sosial secara komprehensif, koordinasi, dan integrasi melalui peraturan yang berlaku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Divisi Keimigrasian untuk hadiri kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya pada hari Kamis, (15/12).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kalimantan Selatan”.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan dihadiri oleh seluruh anggota Forkopimda dan Camat se-Kalsel. Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyampaikan harapannya pada kegiatan ini,” Saya berharap adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antar sesama anggota Forkopimda dalam mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu 2024,” ujarnya. Kemudian perwakilan dari Densus 88 menyampaikan kondisi terakhir situasi di Kalsel dan perlunya melakukan deteksi, peringatan, dan pencegahan secara dini terhadap terorisme. Dari pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa telah disetujui sebanyak 17 (Tujuh belas) partai politik (Parpol) yang akan ikut serta dalam pemilu 2024, dan tambahan 6 parpol khusus untuk wilayah lokal Aceh. KPU juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini yang dihadiri oleh 156 Camat se-Kalimantan Selatan.
Dari pertemuan ini, diperoleh kesepakatan dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024. Guna mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalsel, perlu adanya sinergitas semua pihak baik Pemerintah Daerah (Pemda) hingga tingkat Desa maupun RT / RW, aparat keamanan serta masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan fungsi kewaspadaan dini melalui optimalisasi peran dan fungsi forum-forum kemasyarakatan hingga tingkat terkecil mengacu terhadap mekanisme tamu cepat lapor, sekaligus turut serta mensosialisasikan Pemilu damai dengan memerangi isu hoax apalagi yg berkaitan dengan SARA.
Kegiatan yang bertempat di Gedung K.H. Idham Chalid Kawasan Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Yugo Prakoso, JFT Analis Keimigrasian, Reni Kusreni, Perwakilan Densus 88, Perwakilan KPU Kalsel, dan 156 Camat se-Kalimantan Selatan. (Koordinator DivIm/Reni, ed : Yusika, Eko)
