Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada hari Kamis, (13/10). Kegiatan ini diprakarsai oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
Pelaksanaan kegiatan yang dihadiri jajaran Kanwil Kalsel melalui aplikasi Zoom Meeting ini bertempat di Ruang Rapat Divisi Administrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara berkala. Pada kali ini Tim Biro Perencanaan membahas persoalan terkait Reformasi Birokrasi di Kemenkumham khususnya perkembangan di Triwulan ke-III tahun 2022.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Jusneni. Jusneni terlebih dahulu memberikan pengantar terkait Reformasi Birokrasi di Kemenkumham. “Saat ini nilai Reformasi Birokrasi di Kemenkumham memiliki predikat A (sangat baik), namun berkaitan dengan hal tersebut kita harus lebih meningkatkan hasil capaian indeks RB. Walaupun saat jni sudah sangat baik, namun masih ada rekomendasi yang pelu dibenahi, dan hal ini pun juga dilakukan agar Kemenkumham dapat mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai,” tambahnya.
Selama ini ada anggapan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian besar di ranah RB, anggapan ini adalah salah karena ZI merupakan sebagian kecil dari komponen RB, yang memiliki peran besar di sini sebenarnya ialah PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi). Jajaran telah terpatri bahwa penilaian ZI yang berhasil memperoleh predikat tersebut, maka hal tersebut hanya berdampak di satuan kerjanya saja, namun jika PMPRB dilakukan hal ini bukan hanya di wilayah saja, namun secara keseluruhan di Kementerian yang dapat merasakan dampaknya. Untuk saat ini PMPRB hanya dilakukan di unit Eselon I.
Dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kemenkumham semakin meningkat. Pembangunan Zona Integritas merupakan cara Kemenpan-RB untuk melakukan perubahan. Peranan Kantor Wilayah semakin bertambah, ke depan peran indeks reformasi hukum di Kanwil akan lebih dioptimalkan.
Jusneni berpesan, “agar Kanwil dan jajaran dapat menindaklanjuti saran pelaksanaan RB, jangan dibiarkan menjadi PR yang menumpuk di tahun ini. Lakukan evaluasi per triwulan dalam rangka pelaksanaan RB di masing-masing Satker Kami sangat brharap Kanwil dapat melakukan evaluasi seperti yang telah dilakukan di pusat. Karena jika ini tidak dilakukan maka tidak termonitor dengan baik,” harapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan menampilkan hasil evaluasi capaian kesesuaian data dukung RB dan Zona Integritas di seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia di 33 Provinsi. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil serta JFU Sub Bag Humas, RB, dan TI, Yusika Rona Qoriyana dan Mahdian Noor. (Humas Kanwil Kalsel – teks, foto : Yusika, ed : Eko)
