Banjarmasin, Humas_Info – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lakukan visitasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah dan sample Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 s.d 06 Oktober 2022. Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel selenggarakan kegiatan Audiensi Penilaian Visitasi Evaluasi Penyelenggaraan SPBE yang dilakukan secara hybrid yang terpusat di Balai Pertemuan Garuda, Selasa (04/10). Kegiatan diikuti oleh seluruh UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Hadir dalam kegiatan, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti, Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi, Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, Kepala Bagian Program dan Humas, Hendy Emil, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi, operator SPBE pada perwakilan UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi dan tim assesor penilaian SPBE yang berasal dari PUSDATIN Kemenkumham, BPSDM Hukum dan HAM dan Balitbangkumham.
Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi membuka kegiatan Penilaian Visitasi Penylenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan. Kakanwil menyampaikan bahwa penting adanya pengelolaan data yang terpadu dengan sistem layanan yang berbasis online sekaligus melakukan peningkatan kemananan data sehingga penting untuk dilakukan penilaian SPBE pada Unit Kerja.
“Kanwil Kemenkumham Kalsel sudah dalam kriteria menuju kematangan SPBE, visi kita kedepannya harus lebih mengarah kepada status matang. Dari paparan dan hasil evaluasi dari Tim PUSDATIN nanti yang akan menjelaskan bagaimana Kanwil Kemenkumham Kalsel bisa masuk ke dalam kategori SPBE yang matang,” jelasnya.
Kita tidak bisa lepas dari SPBE karena sudah menjadi style dalam cara bekerja di era digital saat ini dan merupakan sebuah kesempatan sekaligus peluang yang luar biasa untuk memajukan Kantor Wilayah. Perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga harus segera dilakukan perbaikan untuk memiliki tingkat kematangan SPBE yang tinggi,” tegas Lilik.
Selanjutnya, Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Dede Mia Yusanti sampaikan beberapa arahan kepada peserta yang hadir. “SPBE merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian atau instansi pemerintah dimana arahan SPBE merupakan perintah dari pusat. Kemenkumham RI termasuk dalam 3 besar dalam penyelenggaraan SPBE, salah satu kementerian yang menjadi leading dalam digitalisasi, inovasi pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi SPBE dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah dan UPT,” ujarnya. Kemudian paparan oleh Widyantoro, Pranata Komputer Ahli Muda BPSDM menyampaikan materi terkait Domain penilaian visitasi diantaranya infrastruktur yang terdiri dari berbagi pengetahuan SPBE dan data dukung yang perlu di konfirmasi ulang.
Tim PUSDATIN kemudian bergerak menuju ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kanim Kelas I TPI Banjarmasin dan Bapas Kelas I Banjarmasin untuk melakukan visitasi penilaian SPBE didampingi oleh Kasubag Humas RB dan TI, Eko Sulistiyono beserta tim. (Humas Kanwil Kalsel, Teks dan Foto : Humas, Ed : Eko)
