Banjarmasin, Humas_Info - Memenuhi undangan audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM-SEKA), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah dengan didampingi oleh JFT Perancang Madya, Eryck Yulianto. Audiensi yang dihadiri oleh perwakilan BEM-SEKA, Instansi Pemerintah, Instansi BUMN, dan Organisasi Masyarakat terkait dilaksanakan di Aula H. Ismail Abdullah Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jum'at (30/09).
Adapun agenda yang dibahas dalam audiensi ini terkait dengan pembahasan permasalahan kenaikan harga BBM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung usai, dan reformasi agraria. Pada kesempatan penyampaian aspirasi, perwakilan BEM-SEKA menggaris bawahi salah satu tema yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di Kalimantan Selatan. Adapun 3 variabel yang menjadi perhatian yaitu kasus penculikan atau pembunuhan, serta ada etika lingkungan, dan kesetaraan gender yang perlu diperhatikan.
Ngatirah menyambut baik audiensi ini dan berterima kasih kepada BEM-SEKA yang telah menyuarakan hati rakyat. Ngatirah memberikan tanggapan dengan menjelaskan mengenai tugas fungsi dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Hak Asasi Manusia.
“Kami menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM, yang kemudian kami tindak lanjuti oleh tim yang melibatkan seluruh aspek yang terlibat untuk mencari titik temu. Hasil dari tindak lanjut tersebut kami buat telaahan dan berakhir dengan rekomendasi. Rekomendasi tersebut berguna untuk mendorong penyelesaian kasus yang terjadi, jadi kami tidak berwenang untuk memutus kasus tersebut,” ujar Ngatirah.
Masalah terkait dengan HAM yang dibahas juga yaitu over capacity yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi perhatian. Oleh karena itu, Ngatirah memohon dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemberian lahan untuk pembangunan Lapas terbuka yang disambut baik DPRD Provinsi, dan siap memberikan dukungan terkait hal tersebut untuk mengatasi masalah over capacity di Lapas/Rutan. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks: Kontributor Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, ed: Mahdian/Eko)
