Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan selenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Orang Asing (SIMPORA) pada jajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara se-Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (secara virtual), Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasin, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Kepala Bidang intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasubid Perizinan Keimigrasian, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara se Kalimantan Selatan. Bertempat di Balai Pertemuan Merah Putih, Jumat (09/09).
Pentingnya sosialisasi aplikasi SIMPORA, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya Warga Negara Asing (WNA) yang tersangkut masalah pidana dan menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun Rutan di Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi menyampaikan arahan mengingat pentingnya pengwasan orang asing.
“Sangat begitu pentingnya aktualisasi data atau pengambilan keputusan dalam pengawasan orang asing yang bekerja di wilayah Kalimantan Selatan harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Saya mengharapkan kepada para Ka UPT dapat memanfaatkan sosialisasi dengan sebaik-baiknya karena aplikasi ini sangat penting untuk melaporkan data orang asing yang menjadi warga binaan di Lapas/ Rutan dan juga Warga Negara Asing yang berhadapan dengan hukum," ucapnya.
Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus menyampaikan tujuan dibuatnya aplikasi SIMPORA. “Tujuan dibuatnya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah mendapatkan data awal bagi Warga Negara Asing sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan. Keberadaan orang asing wajib diketahui oleh pihak keimigrasian. Saya juga menghimbau kepada para Kepala UPT Lapas/Rutan bagi warga binaan yang sudah diserahkan ke pihak imigrasi maka dilakukan pengurangan data," pesannya.
Kegiatan dilanjutkan dengan tata cara pengisian aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Orang Asing (SIMPORA) dan tanya jawab. Sosialisasi ini juga merupakan bagian dari penguatan sinergi internal, mengingat Lapas, Rutan dan Imigrasi merupakan satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM meski berada di bawah Unit Eselon I teknis yang berbeda. (Humas Kanwil Kalsel, foto : Pendi, teks : Vina ed : ES)
