Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham RI yang ke-77 melakukan langkah baru yang merupakan upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK). Langkah baru ini dilakukan melalui fasilitas Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat diakses dengan mudah oleh pelaku UMKK diseluruh Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.
Sebagai bentuk nyata pelayanan prima, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kalimantan Selatan melakukan kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi para pelaku UMKK yang hendak mendaftarkan usahanya pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM RI.
Selama 8 (delapan) hari kerja, sejak tanggal 3 s/d 12 Agustus 2022 UKPBJ Kanwil tim Kemenkumham Kalsel melakukan pendampingan pendaftaran katalog elektronik sektoral bertempat di ruang Pelayanan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan secara gratis.
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Rifqi Adrian Kriswanto selaku Penanggung Jawab Sekretariat Wilayah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kalimantan Selatan memberikan pengarahan secara langsung kepada personil yang bertugas melakukan pendampingan. Rifqi berharap melalui kegiatan ini panitia wilayah khususnya para JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat berkontribusi secara maksimal dalam melakukan pendampingan pendaftaran sehingga dapat mendukung pemenuhan target panitia pusat yaitu sebanyak 700 produk pada Katalog Elektronik Kemenkumham.
“Sebagai wujud nyata pelayanan prima kita kepada masyarakat, serta sebagai upaya untuk mendukung perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan, saya harap kita dapat memberikan pendampingan dan pelayanan yang terbaik kepada para pelaku UMKK yang akan mendaftarkan produk usahanya pada Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham, sehingga segala prosesnya dapat berjalan dengan lancar,” ucap Rifqi selaku Kadivmin yang mewakili Kakanwil.
Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM RI terdapat beberapa etalase produk yang tersedia, yakni etalase makanan dan minuman; pakaian dinas; sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan; makanan tambahan bagi tahanan; keperluan sehari-hari perkantoran; dan produk sandang tahanan/narapidana/anak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sebanyak 5 (lima) pelaku UMKK yang ingin menjadi penyedia dan mendaftarkan usahanya pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan konsultasi terkait pendaftaran pada hari pertama (3/8) kegiatan pendampingan yang terbuka bagi seluruh pelaku UMKK di Kalimantan Selatan. (Kontributor: UKPBJ Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ed: Joel/Eko)
