Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi bersama Pimti Pratama dan Pejabat Fungsional Keuangan / BMN mengikuti kegiatan Diskusi dan Afirmasi Produk Dalam Negeri (PDN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara Virtual yang di awali dengan Arahan Tugas dari Sekretaris Jendral Kemenkumham, Andap Budhi Revianto secara virtual dari Balai Pertemuan BerAKHLAK pada hari Rabu, (27/07).
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI, Joko Widodo tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui Aksi Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Instruksi tersebut ditekankan kembali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly melalui Implementasi Aksi Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aksi Afirmasi tersebut ditandai dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral bagi pelaku UMKK.
6 (enam) Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:
1) Etalase Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi: Makanan dan Minuman Deteni, Makanan dan Minuman Peserta Diklat serta Makanan dan Minuman Taruna/Taruni;
2) Etalase Pakaian Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi: Atribut, Pakaian Dinas Taruna dan Sepatu;
3) Etalase Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi: Matras serta Peralatan Makan dan Minum;
4) Etalase Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5) Etalase Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6) Etalase Produk Sandang Tahanan/Narapidana/Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam Arahannya, Andap Budhi Revianto memberikan atensi terkait beberapa hal, seperti Kesehatan, dan pendampingan oleh pemimpin terhadap seluruh kegiatan, ”Pedomani arahan Presiden, arahan Menkumham serta implementasikan dengan baik. Intens laksanakan anev secara berkala, ukuran keberhasilan ditandai dengan komitmen yang sejalan dengan realisasi,” ujar Andap Budhi Revianto.
Salah satu tindak lanjut dari arahan tugas dan diskusi tersebut, akan dilakukan pendampingan guna memudahkan pelaku UMKK mendaftarkan produk usahanya pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan HAM pada hari kerja terhitung sejak tanggal 3 s.d. 12 Agustus 2022 bertempat di ruang pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Dalam hal ini juga diberikan penegasan bahwa kegiatan pendampingan pendaftaran Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tidak Dikenakan Biaya (Rp.0,- / GRATIS). (Humas Kemenkumham Kalsel, teks dan foto : Mahdian, Ed: Eko)
