Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi Perancang Peraturan Perundang-undangan baik Ahli Pertama, Ahli Muda sampai dengan Ahli Madya mengikuti kegiatan secara virtual dalam rangka peluncuran (launching) Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk output kerjasama antara Direktorat Jendral Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada hari Kamis (21/07) yang bertempat di Raffles Hotel Jakarta.
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra dalam laporannya berharap bahwa, "Semoga buku ini bisa menjadi pedoman dan literatur resmi bagi para Penyusun Perancang Perundang-undangan di daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,” ujar Dhahana Putra.
Chief Representatif JICA Indonesia, Mr. Yasui Takehiro dalam sambutannya menyampaikan,” kehormatan bagi kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Semoga hal ini bisa menjadi jembatan untuk menciptakan hal yang lebih baik dimasa mendatang,” ujar Yasui Takehiro.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej yang menghadiri kegiatan Launching Buku Virtual ini, sekaligus membuka kegiatan menyampaikan bahwa,”penyusunan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara menyeluruh oleh pusat, mengingat sering terjadi persepsi yang berbeda antar tenaga penyusun Perancang Perundang-undangan, maka dengan adanya Buku panduan ini bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan sehingga, meminimalisir angka kekeliruan di lapangan,” ujar Eddy O.S. Hiariej.
Kegiatan di lanjutkan dengan Bedah buku oleh Ketua tim penyusun buku dan sambutan penutup oleh Pihak Kementerian Kehakiman Jepang secara Online. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas di masa mendatang. (Humas Kemenkumham Kalsel, Teks dan Foto : Mahdian Ed: Eko)
