Jakarta, Humas_Info – Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) di Jakarta pada Senin, (06/06). Koordinasi dan konsultasi ini guna memperdalam pemahaman tentang target kinerja semester II Tahun 2022 pada Program Dukungan Manajeman, khususnya Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang menjadi dasar pembuatan kebijakan hukum dan HAM di wilayah serta Kajian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM).
Dalam kegiatan tersebut, Tim yang berjumlah 4 (empat) orang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penellitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Lusia Lali Wunga. Pada kesempatan ini, Tim pertama kali menghadap Sekretaris Balitbangkumham, Yayah Mariani. Beliau menyambut dengan ramah kedatangan Tim di ruangan kerjanya dan memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi terutama mengenai monitoring survey IPK-IKM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja Kantor Wilayah beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Berikutnya, Tim melanjutkan kunjungan ke Bagian Program dan Pelaporan Balitbangkumham guna koordinasi dan konsultasi terkait anggaran yang mendapat automatic adjusment, yaitu anggaran kegiatan kajian hukum dan HAM. Tim disambut baik oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Balitbangkumham, Evy Setyowati Handayani. Berdasarkan keterangan dari Evy Setyowati Handayani, dipastikan bahwa anggaran kegiatan kajian hukum dan HAM untuk kantor wilayah se-Indonesia resmi dicabut, meskipun masih harus menunggu surat resmi dari Balitbangkumham.
Tim juga berkesempatan bertemu dengan Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Aman Riyadi yang saat itu sedang melakukan monitoring ke Bagian Program dan Pelaporan. Beliau berkenan memberikan arahan kepada Tim agar lebih kreatif, kritis, dan inovatif dalam melaksanakan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang dapat dikolaborasikan dengan hasil survey IPK-IKM. Beliau juga menekankan bahwa output dari analisis kebijakan dan kajian ini nantinya harus berupa rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam sisi hukum, HAM, dan pelayanan publik.
Terakhir, Tim mengunjungi penanggung jawab Program Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM serta penanggung jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis IPK-IKM. Kedatangan Tim disambut baik oleh rekan-rekan pelaksana, baik JFT maupun JFU yang membuat konsultasi dan koordinasi ini berjalan dengan santai dan ramah. Hasilnya, Tim berhasil mendapatkan rincian informasi tentang data dukung target kinerja analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM dan survey IPK-IKM triwulan II, III, dan IV Tahun 2022 yang menjadi kendala pada triwulan I. (Humas Kanwil Kalsel – Kontributor : Danu, ed: Iwan/ES)
