Banjarmasin, Humas_Info - Bertempat di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (09/06) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan menyelenggarakan Desiminasi Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi dan Ekonomi Inklusif dengan tema “Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan”.
Biro Humas dan Kerja Sama menyelenggarakan kegiatan ini dengan bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI) Asia Pasific di Jakarta. RWI sendiri merupakan organisasi internasional non pemerintah yang fokus pada penelitian-penelitian terkait dengan hak asasi manusia, bisnis, lingkungan, pendidikan dan lain-lain. RWI berpusat di Swedia dan saat ini telah memiliki perwakilan kantor dan program lebih di 40 negara, termasuk Indonesia. Kegiatan ini juga didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Juru Bahasa Isyarat dikarenakan berbasis HAM.
Kegiatan ini diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Youngest Non Itah menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini selama 1 hari yakni untuk mengedukasi masyarakat bahwa pelayanan publik berbasis HAM di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan penayangan video sambutan dari Wakil Direktur RWI Asia Pasifik, Tuti Alawiyah yang mewakili Direktur RWI menyampaikan penghargaan kepada Kemenkumham yang telah menyelenggarakan Diseminasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan di tiga tempat. “Saat ini RWI melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk diseminasi dan promosi isu-isu terkait hak asasi manusia, di antaranya terselenggaranya penggunaan aplikasi prisma untuk sektor bisnis/perusahaan dan KKPHAM untuk penilaian HAM ditingkat Kab/Kota.” Jelasnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi yang dalam sambutannya menyampaikan, “dampak teknologi secara global seiring dengan pemajuan ekonomi berbasis HAM harus dilindungi karena seiring dengan pemajuan bisnis pada kelompok-kelompok usaha secara online akan menghasilkan dampak kepada masyarakat diantaranya dapat mengakses suatu informasi dengan mudah, mendapatkan edukasi dan pendampingan yang memadai, pertemuan ini dimaksudkan menyebarluaskan bagaimana tata kelola pendaftaran kekayaan intelektual dengan tidak membeda-bedakan dan berbasis HAM, UMKM yang mendaftarkan menjadi perseroan perorangan akan mendapatkan akses yang lebih luas lagi dan peningkatan permodalan serta ekspansi pemasaran”, jelas Lilik.
Selanjutnya pemaparan materi dari masing-masing narasumber pada bidangnya yang terbagi menjadi tiga sesi yakni sesi pertama Diskusi Panel Pelayanan Publik Berbasis HAM kondisi dan tantangan kedepan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ngatirah. Dilanjutkan Presentasi dari Bank Syariah Indonesia yang disampaikan oleh Yudi Irawan selaku Micro Relation Manager BSI Banjarmasin. Sesi kedua merupakan Diskusi Panel Diseminasi Pelayanan Publik tentang Perseroan Perorangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi dan sesi ketiga adalah Diskusi Panel Diseminasi Pelayanan Publik tentang Pendaftaran Merek oleh Nova Susanti selaku Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Hadir para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administasi dan jajaran Kanwil Kemenkumham Kalsel, para peserta yang terdiri dari perwakilan kelompok rentan, para pelaku UMKM, perwakilan dari notaris, perwakilan dari Dosen, Perkumpulan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kalimantan Selatan dan para penyandang Disabilitas lainnya. (Humas Kanwil Kalsel – foto: Pendi & Ricky, teks: Ricky)
